Menjawab: Apakah Indonesia 100% Benar Negara Hukum ?

oleh -327 views

Menjawab: Apakah Indonesia 100% Benar Negara Hukum ?
Oleh: Jufri Hardianto Zulfan, S.H., M.H.,
(Pemerhati Hukum dan Politik)

Pentingnya memahami dengan komprehensif tentang ciri keberadaan suatu negara adalah suatu keniscayaan yang seharusnya memang dilakukan oleh setiap warga negara. Hal ini dilakukan untuk memberikan fokus utama dalam tujuan hidup bernegara dan berbangsa.
Selama ini, baik itu dalam ranah akademis ataupun dalam ranah non akademis negara Indonesia telah gemparkan, dibesar-besarkan, kalau ia adalah suatu negara yang berdasarkan hukum (menjujung tinggi hukum) dari semua aspeknya. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah seberapa murni tingkat kadar ukuran negara hukum Indonesia tersebut, apakah kadarnya hanya mampu berada pada angka 10%, 20%, 50%, atau 70% atau bahkan kadar negara hukum Indonesia tersebut sudah menyentuh angka 100%. Sayangnya, mendapatkan jawaban tersebut sungguh sangat sulit jika dicari melalui data dan sebaliknya akan sangat mudah didapatkan jika di analisa dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sosial, seperti tingkat kesadaran hukum masyarakat, naik dan turunnya kasus korupsi, hukum yang tebang pilih, penyuapan hakim dan bahkan luar biasanya kerusakan ini sudah merangsek hebat dalam dunia pendidikan seperti sekolah-sekolah tingkat SD, SMP, SMA yang berorientasi kepada bisnis dan uang, serta terdapatnya kampus abal-abalan yang menjual-belikan gelar kesarjanaan dan tentunya hal ini telah sepenuhnya mencoreng wajah dunia pendidikan yang seharusnya mendepankan akhlak yang mulia, prestasi dan pemahaman yang baik contoh-contoh seperti yang disebutkan tidak perlu penulis suguhkan secara utuh karena pada dasarnya jika setiap kita mau memperhatikan penulis yakin kiranya setiap kita akan merasakan hal yang sama.
Setiap orang dari kita dapat saja melihat di internet dan sebainya bagaimana bobroknya dunia kepemimpinan kita dewasa ini, seperti pemilu yang tidak sportif, curang, nepotisme, kolusi, penyuapan, korupsi, pornografi, pelecehan dan sebagainya yang hampir saja membuat frustasi besar dikalangan rakyat yang sudah menderita dan penuh dengan kepayahan yang mengharapkan lahirnya suatu kebijakan yang akan memudahkan kehidupan mereka.
Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 konsepsi negara hukum (rechtsstaat) sudah dirumuskan dengan tegas bahwa Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Kenyataan ini seharusnya menjadi legitimasi yang kuat dalam upaya memperbaiki bangsa dan negara bukan justru hanya dijadikan sebagai nyanyian, symbol-simbol yang melekat kokoh dalam seragam, tertulis utuh dalam buku-buku dan bukan pula hanya sebatas teori-teori yang terus menerus diajarkan tanpa adanya upaya sungguh-sungguh dalam pelaksanaanya.
Menyebutkan diri sebagai negara hukum berarti mengekang diri kita dari hal-hal yang apa saja berakibat melanggar hukum, mengekang instansi dari apa saja yang berpotensi melanggar hukum, mengekang kekuasaan dari apa saja yang berpotensi melanggar hukum. Lalu bagaimana caranya mengekang diri itu ? pertanyaan ini belum mampu dijawab oleh siapapun dewasa ini dengan pendekatan penyedaran dan pelaksanaan kecuali hanya dijawab dengan pendekatan teori semata.
Mengembalikan jadi diri bangsa, memperbaiki bangsa tidak hanya mampu bertumpu pada hukum semata, karena pada kenyataannya hukum justru bisa saja dijadikan alat dan boomerang tergantung siapa yang memainkannya. Memperbaiki bangsa harus dimulai dari banyak sisi, seperti sisi akhlak, budi pekerti, pendidikan, serta pendekatan sejarah bangsa dan negara yang jujur dan benar akan sangat membantu dalam mengembalikan baiknya negeri ini.
Memperbaiki akhlak dan budi pekerti anak-anak bangsa menurut penulis adalah suatu tugas yang pokok yang harus didahulukan bahkan seharinya lebih didahulukan ketimbang membuat dan membentuk hukum itu sendiri. Karena harapan kita, hukum yang berada ditangan orang-orang yang baik akhlak dan budi pekertinya akan mampu memberikan rasa aman, nyaman, adil dan beribawa ketimbang hukum yang dipegang oleh orang pintar tapi tidak benar. Maka rumusan yang tepat nya adalah alangkah baiknya jika hukum itu dipegang oleh orang yang benar (baik akhlak serta budi pekertinya) dan juga pintar. Kita berharap kepada Allah Yang Maha Esa semoga saja negara kita ini dipimpin oleh orang-orang yang benar dan juga pintar.