Membantah Pandangan Sekuler “Hubungan Negara dan Agama”

oleh -331 views

Hukum Islam Biasa diistilahkan sebagai al-hukmu as-syar’i, merupakan kumpulan penjabaran syariat Islam yang berkaitan erat dengan soal akidah, ibadah, ahklak, muamalah dan sebagainya. Oleh para fuqaha, seluruh rangkaian-rangkaian aturan-aturan tersebut dikodifikasi sedemikian rupa, kemudian dikenal dengan istilah fikih.

Diantara defenisi fikih yang diketengahkan oleh para Fuqaha adalah pegetahuan diri terkait apa yang merupakan hak dan kewajibannya.
Dalam bahasa Arab, secara etimologi, as-syasah (politik) berarti melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jika dikatakan: sustu ar-ra’iyyah siyasatan, maknannya adalah, “aku memerintahkan dan melarangnya (yakni orang yang dipimpinya)”. Atau, suwwisa ar-rajulu, artinya: “lelaki itu dikuasai (diatur)”, yakni jika perkara mereka telah dikuasai. Kalimat as-susu bermakna, kepemimpinan.


Istilah as-Siyasah as-Syar’iyyah termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakan untuk menunjukkan makna suatu perkara. Makannya para ulama klasik maupun kontemporer, memberikan defenisi beragam mengenai istilah as-Syar’iyyah, diantaranya:
Ibnu ‘Aqil al-Hambali (w. 513 H) mengatakan, “as-Siyasah as-Syar’iyyah adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangan tentangnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pula diturunkan melalui wahyu”
Ibnu Nujaim al-Hanafi (w. 1005) menyatakan as-Siyasah as Syar’iyyah, adalah, “melakukan sesuatu yang bersumber dari seorang pemimpin untuk sebuah maslahat yang ia pandang baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak terdapat padanya dalil syar’I yang sifatnya parsial”.


Keberadaan suatu negara sangatlah menentukan sautu peradaban untuk suatu bangsa tertentu, dikarekan negaralah yang akan memfasilitasi dan melindungi serta mengangkat derajat orang-orang yang berada dibawah kekuasaannya. Dalam bukunya, Ibnu Khaldun (1332-1406) diakui otoritasnya baik sebagai pemikir tentang negara maupun sebagai ahli sejarah dan peletak dasar sosiologi. Bahkan sampai sekarang para sarjana Barat mengangumi hasil-hasil pemikirannya. Ia telah menulis dua buku yang berjudul (1) Kitab al-‘Ibar (kitab ibara-ibarat) dan (2) Muqaddimah (pengantar). Dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah itulah ia merumuskan teorinya tentang negara.


Ibnu Khaldun menemukan suatu tipologi negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi negara menjadi dua kelompok yaitu (1) negara dengan ciri kekuasaan alamiah ( mulk’tabi’i), dan (2) negara dengan ciri kekuasaan politik (mulk siyasi). Tipe negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (depotisme) dan cenderung kepada “hukum rimba”. Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Kecuali itu prinsip keadilan diabaikan. Ia mengkaulifisir negara yang semacam ini sebagai negara yang tidak berperadaban. Tipe negara yang kedua dibaginya menjadi tiga macam yaitu (1) negara hukum atau nomokrasi Islam (siyasah diniyah), (2) negara hukum sekuler (siyasah ‘aqliyah), dan (3) negara ala “republic Plato” (siyasah madaniyah).


Diskusi tentang hubungan negara dan agama dikalangan cendekiawan muslim sendiri masih merupakan topic pembicaraan terutama di tahun tujuh puluhan. Misalnya, di Indonesia dengan munculnya dua pandangan atau pendapat dari dua orang sarjana muslim yaitu Nurcholish Madjid dan H. Moh. Sjafa’at Mintaredja. Madjid ketika itu mencoba mengemukakan gagasan “pembaharuan” dan mengecam dengan keras konsep negara Islam sebagai berikut:


“Dari tinjauan yang lebih prinsipil, konsep “Negara Islam” adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang semestinya adalah rasional dan kolektif, sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi”.
Pandangan Nurcholish ini jelas telah memisahkan antara kehidupan agama dan negara. Seorang intelektual muslim terkemuka, H. M. Rasjidi yang pernah menjabat Menteri Agama dan Duta Besar RI di Mesir dan Pakistan, serta Guru Besar Hukum Islam dan Lembaga-lembaga Islam di Universitas Indonesia dengan sangat telah menulis suatu buku dengan judul Koreksi Terhadap Drs. Nurchalish Madjid Kritik beliau yang sangat tepat terhadap pandangan Nurchalish madjid tentang bagimana sesungguhnya hubungan agama (dalam hal ini Islam) dengan negara:


“kata-kata tersebut (maksudnya pandangan Nurchalish Madjid tentang konsep negara Islam sebagaimana telah dikutip di atas) bukan kata-kata orang yang percaya kepada Al-Qur’an, akan tetapi merupakan kata orang yang pernah membaca Injil: Dalam Mattius 22:21:
Render unto caesar the things which are caesar’s and unto Good the things which are God’s. artinya: Berikanlah kepada penguasa duniawi hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi, dan serahkanlah kepada Tuhan segala yang berurusan dengan Tuhan.


Kalau Drs. Nurchalish Madjid mengatakan bahwa konsep negara Islam adalah distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara, maka sudah terang bahwa ia belum mempelajari al-Qur’an, dan dengan memohon maaf sebesar-besarnya kepada para pembaca, saya terpaksa mengatakan bahwa distorsi itu adalah bikinan Drs. Nurchalish sendiri.


Diantara Tujuan Utama Di Berlakukannya Pemerintahan Berdasarkan Agama Adalah
Iqamatuddin (Menegakkan Agama)
Yang dimaksud agama adalah agama kebenaran, yaitu agama Islam. Inilah tujuan pertama dan yang paling utama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Himam, “Tujuan pertama imamah adalah menegakkan agama. Maksudnya, menjadikan agama sebagai syiar nyata sebagaimana diperintahkan, seperti ikhlas dalam menjalankan ketaatan, menghidupkan As-Sunnah, dan mematikan Bid’ah, agar seluruh hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah.”


Menata Dunia Dengan Agama, atau Mengatur Semua Persoalan Kehidupan Dengan Hukum Yang Diturunkan Allah
Tujuan Imamah yang kedua ialah menata dunia dengan agama, atau menata kehidupan ini dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu Wata’ala. Penegakan hudud dan hukuman jelas merupakan bagian dari memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah, namun bukan satu-satunya, karena yang dimaksud dengan memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah adalah menata dan mengatur seluruh persolan hidup sesuai kaidah, prinsip dan hukum-hukum syariat yang tertera secara nash atau disimpulkan dari nash-nash yang ada sesuai kaidah ijtihad yang tepat.


Dan Adapun Sub-sub Tujuan Diberlakannya Pemerintahan Berdasarkan Agama Adalah:
Menyebarkan keadilan dan Menghapus Kezaliman
Ini merupakan salah satu tujuan penting dan tuntutan tertinggi yang diperintahkan Islam untuk diterapkan. Islam bukannya membebankan perintah ini kepada para penguasa saja, tetapi juga kepada semua orang agar berlaku adil dalam segalaurusan yang ia lakukan, baik berkaitan dengan keluarga, tetangga, maupun yang lain “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu mendapat pengajaran”. (An-Nahl: 90).

Mempersatukan dan Tidak Memecah Belah
Tujuan dan maksud dari imamah lainnya adalah mempersatukan barisan kaum muslimin dan tidak memecah belah. Langkah ini hanya bisa diakukan di bawah satu komando “ Sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah tuhanmu, maka sembahlah Aku”. (Al-Anbiya’).
Memakmurkan Bumi dan Memamfaatkan Kekayaan Alam Untuk Kepentingan Islam dan Kaum Muslimin
Termasuk tujuan imamah dan wujud nyata menata dunia dengan agama adalah memakmurkan bumi di mana Allah menjadikan kita sebagai pemakmurnya
“Dia telah menciptakan dari bumi (tanah)dan menjadikanmu pemakmurnya…” (Hud:61).

Dirilis Oleh : JUFRI HARDIANTO ZULFAN, S.H.,M.H
Editor : NSKNEWS.com