Dilema Negara Hukum

oleh -101 views

Dilema Negara Hukum
Oleh: Jufri Hardianto Zulfan, S.H., M.H.,
Indonesia adalah negara yang menyatakan diri dengan pendekatan konsep Rechtsstaat yang merupakan pendekatan konsep kenegaraan yang mengedepankan hukum dalam menjalankan negara. Contoh mudahnya, dalam negara Rechsstaat adalah setiap pejabat atau pun pemegang kekuasaan yang ingin berbuat sesuatu terkait dengan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dalam rangka kepentingan bersama maka wajib berbuat berdasarkan hukum (aturan yang tertulis dan telah disahkan), setiap pejabat negara tidak dibenarkan berbuat sesuatu terkait dengan pekerjaannya tanpa adanya legitimasi dari negara baik itu berbentuk perundang-undangan atau surat-surat dan sebagaimana lainnya sehingga jika hal itu dilanggar dapat dianggap sebagai perbuatan pidana atau pelanggaran hukum. Dalam konteks ini memang terkesan baik bahwa diupayakan tidak adanya perbuatan kesewenang-wenangan yang terjadi dalam tubuh negara yang dilakukan oleh pejabat.
Namun pertanyaan yang paling baik adalah, apakah konsep negara hukum mampu memberikan dan menaikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum?, bukankah jika kita ditanya tentu akan lebih memilih kesejahteraan yang baik, kemakmuran yang merata tanpa harus terlalu fokus dan sibuk dengan banyaknya peraturan-peraturan perundangan yang akan dibuat.
Meskipun bunyi Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “negara Indonesia adalah hukum” tidak boleh dimaknai bahwa pembuatan dan pengaturan hukum harus lebih diutamakan tetapi mengabaikan aspek mamfaat hukum. Penulis ingin melontarkan pertanyaan bahwa apakah dengan banyaknya hukum mampu menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat ? justru dewasa ini kita melihat saking banyaknya hukum terdapatnya timpang tindih hukum dan lebih parahnya lagi terdapat juga hukum yang berikan gelar “hukum karet” dengan pengertian dapat diartikan dan dapat diarahkan kemana saja sesuai keinginan tertentu.
Mengembalikan fokus negara kepada upaya mensejahterakan rakyat maka secara otomatis setiap perundangan yang dibuat tersebut akan diperhatikan betul-betul tentang pelaksanaannya dan tentang mamfaatnya. Mengembalikan fokus negara kepada upaya mensejateraan rakyat tentunya setiap kebijakan yang dibuat oleh negara tidak boleh berorintasi kepada selain dari upaya tersebut. Baik itu upaya kebijakan dalam bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan sebagainya harus mutlak berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. karena kesejahteraan sosial tercantumkan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf ke 4 yang menyatakan, “ kemudian dari pada itu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Terakhir, sebagai penutup penulis merasa wajib memberikan penekanan bahwa mengembalikan orientasi negara kepada kesejahteraan rakyat adalah keputusan mutlak yang tidak dapat ditawar lagi. Sehingga jika tidak melakukan hal tersebut dapat dikatakan negara telah melanggar ketentuan yang tertulis dalam konstitusi.