Rapat Koordinasi Daerah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau

oleh -84 views

Pekanbaru — Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Riau melaksanakan rapat koordinasi daerah bersama pengurus komisi penanggulangan AIDS kabupaten/kota di Hotel Grand Zuri Kota Pekanbaru, Sabtu (11/12/2021).

Acara dibuka Plt Sekjen Kemendagri Dr. Drs. H Suhajar Diantoro, M.Si dan dihadir oleh Sekretaris KPA Riau Sri Suryaningsih, Asisten I Setdaprov Riau Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si , Wakil Walikota Pekanbaru H. Ayat Cahyadi, M.Si, Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman SS, MH, Asisten II Pemkab Bengkalis H. Heri Indra Putra, perwakilan Pemkab Kampar Dan Siak. Dalam sambutannya, Masrul Kasmy mengatakan,” kita harus tetap waspada terhadap perkembangan kasus HIV/ AIDS, walaupun kita sekarang menghadapi pandemi covid-19 di Indonesia khususnya di Provinsi Riau.

“Sebab HIV / AIDS ini merupakan penyakit yang menjadi ancaman yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua, jangan sampai kita lengah. Adanya rapat koordinasi ini akan dapat membuat strategi dan langkah- langkah dalam penanganan HIV/ AIDS di Riau”, harapan Masrul Kasmy.

Dari itu, tujuan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPA ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi dari berbagai seluruh sektor untuk mencapai ending AIDS di tahun 2030 dengan melakukan percepatan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS melalui strategi 3 Zero, yakni Zero New HIV Infection, Zero AIDS Related Deaths, dan Zero discrimination.

KPA Provinsi Riau memberikan penghargaan kepada Kota Pekanbaru, Siak, Kampar yang paling aktif melakukan kampanye dalam penanggulangan HIV/AIDS di tahun 2021. Penghargaan ini langsung diserahkan oleh Suhajar yang didampingi Masrul Kasmy dan Sri Suryaningsih.

Plt. Sekjen Kemendagri Suhajar menyampaikan ” upaya penanggulangan AIDS merupakan salah satu komponen yang menjadi tanggung jawab daerah dan termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban daerah yang diukur oleh pemerintah pusat”.

allowfullscreen>

Suhajar menyampaikan agar seluruh kepala daerah tetap membuat anggaran dalam penanggulangan HIV/AIDS. karena awal munculnya kasus HIV/AIDS Indonesia menerima bantuan dana dari luar negeri. Dan saat ini bantuan tersebut sudah tidak ada lagi.”

“Pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota wajib berpelayanan dasar salah satunya di bidang kesehatan termasuk ke dalamnya penanggulangan HIV/AIDS.
Dalam penanganan HIV/AIDS, KPA daerah dapat bekerja sesuai kebutuhan tugas pokok sesuai dengan PermendagrI no 20 tahun 2007. Setiap kepala daerah gubernur dan bupati/ walikota sudah mempunyai kewenangan sendiri, khususnya dalam membuat anggaran penanggulangan HIV/AIDS di daerah masing-masing.

“Sesuai dengan UUD 1945, negara wajib melindungi rakyat, dalam arti rakyat wajib mendapatkan perlindungan dan pelayanan mengenai HIV/AIDS.” tutur Suhajar.

Untuk Kota Pekanbaru dalam penanggulangan HIV/AIDS, Ayat Cahyadi, menyampaikan “salah satu yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah dengan menyediakan layanan pemeriksaan tes HIV di seluruh puskesmas utama di Kota Pekanbaru.
“Tercatat 21 puskesmas dapat melayani tes atau pemeriksaan HIV. Selain itu, 22 rumah sakit baik yang dikelola pemerintah maupun swasta sudah dapat melayani tes atau pemeriksaan HIV. Namun upaya ini masih terus dilakukan termasuk pada aspek pencegahan,” kata Ayat lagi.

Untuk itu lanjut Ayat, diharapkan juga jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru dan instansi terkait untuk tetap melaksanakan upaya penanggulangan AIDS sesuai dengan tupoksi masing-masing. Berharap dengan dilaksanakan Rakor ini mendapatkan strategi dan upaya dalam penanggulangan HIV/AIDS di provinsi riau.