SUA Dan Masyarakat Tagih Janji Walikota Pekanbaru, Selesaikan Ganti Rugi Lahan Kawasan Industri Tenayan

oleh -1.420 views

Pekanbaru — Persoalan Lahan Kawasan Industri Tenayan (KIT) masih menyisakan banyak masalah. Pasalnya, total 266 hektar lahan KIT Pemko tersebut tersebut masih banyak lahan milik masyarakat yang diklaim sepihak oleh Pemko Pekanbaru dan sama sekali belum diganti rugi Pemko Pekanbaru.

Salah satunya lahan milik Said Usman Abdullah (SUA) Mantan Anggota DPRD Kota Pekanbaru tiga periode yang juga termasuk Tokoh Masyarakat Riau.
SUA menjelaskan, dalam total 266 hektar lahan KIT ada 16 hektar lahan miliknya yang diklaim Pemko Pekanbaru.

“Jangan sampai ini menjadi Preseden buruk ke depannya, apalagi ini akhir jabatan Walikota Pekanbaru saat ini tinggal empat bukan lagi. Jangan sampai selesai masa jabatan urusan tidak selesai, ” ungkap SUA dalam konferensi Pers, Selasa (12/1/2022) di Pekanbaru.

Apalagi, kata SUA lahan miliknya bersama dengan beberapa lahan milik masyarakat yang diklaim sepihak oleh Pemko Pekanbaru saat ini lahan tersebut sudah dipasangi plang tanah milik Pemko Pekanbaru.

Namun, Pemko Pekanbaru  tidak pernah menunjukan surat mereka dan pihaknya bersama masyarakat sudah dipanggil tim sembilan Pemko sebagai pemilik lahan untuk membahas lahan milik mereka tersebut.

“Namun sampai sekarang tidak ada hasil, Kami harapkan agar Walikota Firdaus segera menyelesaikan ganti rugi lahan kami, ” tegas SUA.

Ironisnya lagi, kata SUA, berdasarkan informasi yang didapatkannya total 266 hektar lahan KIT tersebut hanya baru memiliki dua sertifikat. Padahal, masih banyak tanah lahan masyarakat yang belum diganti rugi sama seperti tanah miliknya yang sudah diklaim dan dipasangi plang tanah milik Pemko Pekanbaru di Kawasan Industri Tenayan.

“Sudah lima tahun saya memperjuangkan ini, namun tidak sampai saat ini tidak ada membuahkan hasil, bahkan saya sudah pernah dipanggil Walikota untuk membahas ini namun tetap tidak ada penyelesaian dan sama sekali tidak ada ganti rugi, ” bebernya.

SUA menegaskan, pihaknya bukan tidak mendukung pembangunan, namun Pemko juga harus melakukan ganti rugi terhadap 16 hektar tanah miliknya tersebut yang memiliki alas hak SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) dengan dasar dari SKT (Surat Keterangan Tanah) tahun 1984.

“Namun, Pemko pernah menyampaikan pihaknya sudah pernah mengganti rugi lahan kami tersebut dan pihak kami sama sekali tidak ada menerimanya. Dan Pemko tidak pernah menunjukan ganti rugi kepada siapa dan suratnya juga tidak pernah ditunjukan. Bahkan, Kami sering diundang selaku pemilik lahan oleh Tim Sembilan Pemko namun mereka hanya meminta data surat kami dan mereka tidak pernah menunjukan dasar surat mereka dan rapat sama sekali tidak membuahkan hasil. Kalau memang surat yang saya miliki tidak benar silahkan dieleminir,” tegas SUA.

SUA berharap, agar Pemerintah Kota Pekanbaru segera menyelesaikan ganti rugi lahan milik keluarganya tersebut dan dirinya terus akan memperjuangkan hak milik mereka untuk mendapatkan keadilan.

“Hari ini kita terus mencari keadilan, yang kita minta ini hak kita. Saya berharap pihak Penegak hukum memperhatikan ini. Saya saja seperti disampaikan Larshen Yunus yang pernah bermitra dengan pemerintah diperlakukan seperti ini apalagi masyarakat yang kecil, ” ujar SUA.

Menurutnya, lahan masyarakat masih banyak yang belum diganti rugi di Kawasan Industri Tenayan tersebut oleh Pemko Pekanbaru.

“Persoalan ini merugikan masyarakat Pekanbaru. Persoalan ini kan baru saya yang bercerita begitu nanti ini terbuka mungkin banyak masyarakat. Kedua, sampai hari ini BPN belum berani mengeluarkan sertifikat, kalau memang benar dan sudah ada sertifikat saya rasa pabrik sudah bergentayangan disitu, ” terang SUA.

Tokoh Masyarakat Riau ini berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya menangani mafia tanah agar dapat mengusut tuntas masalah mafia tanah untuk  Kawasan Industri Tenayan.

“Saya minta kepada APH agar dengan segera mungkin mengusut tuntas permasalahan mafia tanah di Provinsi Riau, khususnya lahan di Kawasan Industri Tenayan Raya (KIT) Kota Pekanbaru ini. Dan dalam Waktu dekat saya mengirimkan surat terbuka kepada bapak Presiden terkait persoalan mafia tanah yang masih kerap terjadi di Provinsi Riau ini terlebih di Kawasan Industri Tenayan Raya,” pungkas SUA.

Senada disampaikan Pendamping Hukum SUA, Larshen Yunus dari Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik Satya Wicaksana. Yunus sapaan Aktivis Pegiat Anti Korupsi ini sangat menyayangkan praktek haram mafia tanah yang dilakukan Pemko Pekanbaru yang menjadi korban banyak tanah masyarakat yang belum diganti rugi termasuk salah satunya tanah milik SUA tokoh masyarakat Riau pernah menjabat anggota DPRD Pekanbaru tiga periode.

“Lucunya menjadi korban Pemko Pekanbaru seorang tokoh masyarakat pernah duduk di legislatif DPRD Pekanbaru tiga periode adalah Said Usman Abdullah,  yang 16 hektar tanah milik keluarganya dimasukan dalam kawasan industri tenayan. Namun, menjadi korban dari pihak pihak pemerintah Kota Pekanbaru, ”beber Larshen.

“Seorang Said Usman sulit untuk menuntaskan ini apalagi masih banyak masyarakat kecil disana,  bagaimana mereka menuntut itu. Apalagi kemarin ada tanah Pesantren yang dirampok oleh mereka, ” ujar Larshen.

Selaku pendamping hukum, Larshen Yunus sudah melaporkan persoalan ini kepada Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri pada Oktober 2021 lalu dengan terlapor Walikota Pekanbaru.

“Maksud kami semoga dengan ini menjadi perhatian Aparat Penegak hukum.

Bahkan, sampai sekarang, kantor Walikota yang menjadi simbol Kota Pekanbaru belum ada bersertifikat belum jelas termasuk IMB juga belum ada, ” pungkas Larshen Yunus.

Masyarakat lainnya, Datuk Tengku Said Usman dan Heri yang juga tanahnya diklaim Pemko Pekanbaru masuki Kawasan Industri Tenayan (KIT) berharap agar Walikota Pekanbaru Firdaus segera menyelesaikan ganti rugi lahannya bukan malah mengklaim sebagai lahan milik Pemko Pekanbaru.

“Kepada Walikota Pekanbaru kami minta segera selesai kan kasus ini secara tuntas.Sehingga, kami masyarakat tidak lagi merasa dirugikan. Kami mendukung program pemerintah tapi kami jangan sampai dirugikan, ” tegas Datuk Said Usman bersama Heri kepada wartawan, Kamis (13/1/2022) ketika ditemui di lahan perkebunan sawit mereka di Kawasan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya, kota Pekanbaru.