Diduga Melakukan Pencurian Pakan Ternak Ayam Milik Majikannya, Bhabinkamtibmas Lakukan Program Prioritas Kapolri Program No XII

oleh -33 views

Rohil — Diduga melakukan pencurian pakan ternak ayam milik majikannya sendiri, 4 (empat) pekerja di laporkan majikannya sendiri ke Polsek tanah putih polres Rokan Hilir melalui bhabinkamtibmas Aipda Andi Hidayat, selanjutnya langkah yang diambil oleh bhabinkamtibmas melaksanakan program prioritas Kapolri program no XIl terapkan Restoratif justice sebagai bentuk penyelesaian perkara untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan yaitu kegiatan problem solving atau tipiring (tindak pidana ringan).

Kapolres Rokan Hilir AKBP Nurhadi Ismanto SH SIk yang dikonfirmasi Senin (8/11) melalui kasubbag Humas
Polres Rokan Hilir AKP Juliandi SH
Membenarkan hal tersebut.

Juliandi menjelaskan sehubungan dengan adanya Laporan / Pengaduan oleh warga Minggu (7/11) Memberi Tahu Bahwa Telah Terjadi yang di duga pencurian pakan ayam Sebanyak 8 sak,Di tempat Usaha Ternak Ayam potong Warga.

Yang di duga di lakukan oleh Anak kandang atau yg kerja di Ternak Ayam tersebut Bersama 3 (tiga) orang lainnya,Maka pemilik usaha ternak Ayam merasa di rugikan.dan Menghubungi Babinkamtibmas untuk diselesaikan secara problem solving.

Lanjut AKP Juliandi SH ada pun hasil kegiatan tersebut Bayu Riadi Winata(18) warga Banjar sekapas, Kelurahan Cempedak Rahuk
(Terlapor satu),Heri Purnomo(18)
Warga Banjar sekapas Kelurahan Cempedak Rahuk
(Terlapor dua),Hafiz alfarit (18) warga Sidumolyo,Kep ujung Tanjung
(Terlapor tiga),Romi Anggara(19) warga Banjar sari Kel Banjar XII (terlapor empat) sedangkan pelapor
Sugianto(43) warga Banjar sekapas Kelurahan Cempedak Rahuk.

Kedua Belah Pihak Sepakat dan Mufakat untuk Menyelesaikan Permasalahan ini Secara Kekeluargaan Tanpa Menempuh Jalur Hukum,Kedua Belah pihak Saling Memaafkan,Pihak Terlapor Bersedia mengganti kerugian dari pihak pelapor Yaitu mengganti 8 sak pakan ayam, Apabila pihak terlapor melakukan perbuatan melanggar hukum
bersedia di proses dengan hukum yang berlaku di Indonesia ,Apabila Kedua Belah Pihak Melanggar Dari Surat Kesepakatan ini Maka Kedua Belah Pihak Harus bersedia Dituntut Oleh Hukum yang Berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.Tutup AKP Juliandi SH.