Wakil Ketua DPRD Riau Gesah Pemerintah Provinsi Segera Buat Perda

oleh -98 views

Pekanbaru — Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Syafaruddin Poti, SH meminta agar Pemerintah Provinsi Riau segera membuat muatan materi rencana peraturan daerah (Perda) yang nantinya bisa mengakomodir kemitraan terhadap petani kelapa sawit swakelola.

Sedikitnya ada 1,5 juta hektar kebun kelapa sawit milik petani swadaya. Namun, di satu sisi mereka masih belum mendapatkan Advokasi dan penyuluhan mengenai berkebun dengan baik dengan hasil yang Optimal. Ungkap Poti

“Ya, kami mendorong supaya pemerintah daerah provinsi riau membuat perda tentang kemitraan antara pekebun swadaya dengan dunia usaha yang tidak punya kebun. Seperti PKS-PKS yang ada di riau, misalnya yang tidak punya kebun,” kata politisi PDIP ini, ungkap poti dalam keterangan persnya pada, Rabu (5/10/2022).

Lanjut Poti, bahwa sejauh ini para petani masih kebingungan dengan harga sawit yang tidak sejalan dengan permintaan serta kebutuhan akan sawit itu sendiri, dengan demikian, dengan aturan itu nantinya dapat memberikan perhatian khusus bagi petani swakelola ataupun yang di kelola secara mandiri dapat menghasilkan buah tandan yang sesuai permintaan.

“Hal ini juga supaya harga yang diterima petani bisa lebih baik, sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” Lanjut ketua DPD Apkasindo Rokan Hulu ini menjelaskan, kualitas TBS yang sesuai dengan standar dan mutu itu akan menghasilkan rendemen yang baik. “karena bisa mendapatkan bimbingan dari perusahaan mitranya,” katanya.

Jelas poti, kebun yang sudah dimitrakan akan memiliki kualitas dan kuantitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan kebun sawit milik petani mandiri. Dengan itu, saat ini pihak nya akan menggesah pemerintah provinsi riau agar segera merancang peraturan daerah bersama DPRD.

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan wujud dari kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah menjadi salah satu payung hukum bagi daerah dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan.