Muswil Dan Pelatihan UPK se-Provinsi Riau Tahun 2021

oleh -1.574 views
Pekanbaru — Guna meningkatkan kapasitas kelembagaan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Provinsi Riau mengelar pelatihan bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) se-Provinsi Riau.
Kegiatan pelatihan yang diikuti delapan Kabupaten setiap pengurus UPK se-Provinsi Riau, dijadwalkan berlangsung selama 3 hari dari 23-25 November 2021, dan secara resmi dibuka Gubernur Riau melalui Yurnalis di Ayola Hotel, Jalan Soebrantas Pekanbaru, Selasa 23 Nopember 2021.
Yurnalis Basri, S.sos, MSi menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau., Jadikan ini rekan-rekan dari eks PNPM yang setelah berakhir tahun 2014 mereka bertransformasi menjadi UPK (Unit Pengelola Kegiatan) se Provinsi Riau. Kemudian juga tetap ditampung di dalam RPJM Pak Jokowi dengan dana amanah pemberdayaan masyarakat, nah sekarang regulasi terbaru keluar Permendes tahun 2021 yang mengamanahkan eks PNPM ini atau UPK se-Provinsi Riau bertransformasi untuk menjadi Bumdes bersama (Badan Usaha Milik Desa Bersama) yang episentrumnya berada di Kecamatan melalui Desa-desa. itulah nanti yang akan mengelola lebih lanjut setelah Aset dan Kelembagaan Badan Usaha Milik Bersama.
Lanjut Yurnalis, mengharapkan, dengan adanya pelatihan itu para pengelola PNPM-MP dapat meningkatkan kapasitasnya dan meningkatkan kualitas program yang dicanangkan. Tidak hanya itu, juga minta agar UPK dapat lebih memahami tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Selain itu, pelatihan yang dilaksanakan dapat memberi dampak positif bagi para pengelola PNPM MP.
“Semoga pelatihan peningkatan kapasitas UPK PNPM Mandiri Perkotaan ini menghasilkan agenda strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kota Dumai di masa mendatang. Diharapkan bagi UPK bekerja dengan baik, terutama dalam pengelolaan keuangan,”harap Yurnalis.
Plt Ketua Asosiasi Provinsi Riau Dike Satri, Sae., Untuk pengelola anggaran dana itu sudah ada diatur dalam RPJM tahun 2015 mang dana amanah pemberdayaan masyarakat namanya, untuk aturan yang lebih rinci terkait dengan dalam pengelolaan ini belum dan rata-rata se-Indonesia itu mengacu kepada Surat Edaran Menteri Keuangan Kesejahteraan (Menkokesra) tahun 2014 yaitu yang memiliki badan hukum seperti perseroan dan koperasi atau perkumpulan berbadan hukum, rata-rata se-indonesia melihat dari sumber dana kita memilih namanya perkumpulan berbadan hukum.

Jadi setelah keluarnya peraturan Pemerintah yaitu memang baru awal tahun kemarin PP nomor 11 tahun 2021 dan diikuti dengan permen Nomor 15 Tahun 2021 baru beberapa minggu yang lalu kita mendapatkan salinannya, otomatis apa yang telah dibuatkan regulasi oleh pemerintah kita harus mengikuti karena apa Karena pemerintah pasti akan memberikan aturan yang terbaik atau untuk kelanjutan proses kita kedepannya dalam rangka membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

Sumber dananya itu dari mana sumber dana itu dulu kita dari kosering pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jadi atas kesepakatan antara pemerintah pusat berapa persen dan pemerintah daerah.

Kegiatan-kegiatan kita tetap sama seperti seperti PNPM seperti yang program pertama tapi ada beberapa tempat karena adanya perkembangan kegiatan mereka tetap melayani masyarakat dalam bentuk yang lain selain dari tempat tinggal, ada yang melaksanakan kegiatan untuk pinjaman secara pribadi sebelumnya kita kan kelompoknya kelompok, ada juga yang melaksanakan kegiatan seperti kegiatan yang dilakukan home credit ataupun kebutuhan masyarakat tetapi tetap kita caper karena kebutuhan dasar seperti itu. Lebih beratnya kita seperti itu, karena kita tau, kalau masyarakat kita mengambil barang di home credit mereka akan mendapatkan harga angsuran yang lebih tinggi dan situlah kita masuk untuk bisa meringankan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh suatu prodak barang atau jasa.

Unit usaha simpan pinjam di beberapa Kecamatan sudah ada, cuman tidak semua kecamatan karena tergantung SDM masing-masing, kalau SDM sanggup mereka melakukan kegiatan itu. Ucap Plt Ketua Asosiasi Provinsi Riau.

Setelah kegiatan ini nanti akan ada susunan pengurus baru. Dalam acara ini semua kabupaten tetap kita undang, yang tidak datang mengusulkan hanya Rohil, Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Pekanbaru, dan selain itu datang, tegas Dike.